Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

• Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Pasal Terkait: Pasal 7 ayat (3) & Pasal 13

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 (Perubahan atas UU ITE) Pasal Terkait : Pasal 25

• Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pasal Terkait: Pasal 40

• PermenPANRB No. 89 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

• Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Pasal Terkait: Pasal 10-14

• Peraturan Menteri Agama Nomor 50 Tahun 2022 “Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.”

• Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang “Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar”

1. Sehat Jasmani dan Rohani.

2. Memiliki Kemampuan IT

3. Memiliki Kecermatan, Kecakapan dan Ketelitian

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. Perangkat Komputer / Laptop

2. Perangkat Jaringan

3. Perangkat Penyimpanan / Backup

4. Perlengkapan Administratif

Peringatan

Pencatatan/Pendataan

• Larangan melakukan perubahan tanpa persetujuan

• Setiap perubahan pada aplikasi harus mendapatkan persetujuan Kepala Unit

• Dilarang melakukan pengubahan kode, konfigurasi server, atau database tanpa change request resmi

• Wajib melakukan backup sebelum pemeliharaan

• Backup aplikasi, database, dan konfigurasi harus dilakukan sebelum perbaikan atau update

• Pemeliharaan tanpa backup dilarang keras

• Pengujian harus dilakukan di lingkungan staging

• Semua perubahan wajib diuji terlebih dahulu pada lingkungan testing/ stanging

• Dilarang langsung deploy ke produksi tanpa tahap testing

• Akses login tidak boleh dibagikan

• Akun admin/ developer tidak boleh dipinjamkan, dibagikan, atau digunakan bersama

• Jika ditemukan penggunaan ganda, akses akan ditinjau ulang dan dicabut

• Semua aktivitas pemeliharaan wajib dicatat dalam Log Sistem, Log Pemeliharaan, Dokumen Change Request, dan Pemeliharaan yang tidak tercatat dianggap tidak sah.

• Larangan melakukan peliharaan di jam layanan aktif (kecuali darurat)

• Update dan perubahan sistem hanya boleh dilakukan di maintenance window untuk menghindari gangguan layanan

• Jika terjadi kondisi darurat, pemeliharaan boleh dilakukan setelah izin langsung dari pimpinan

• Tanggung jawab kerahasiaan data

• Dilarang menyalin, mengekspor, atau membawa keluar data aplikasi tanpa izin resmi

• Pelanggaran kerahasiaan data aplikasi tanpa izin resmi

• Pelanggaran kerahasiaan data akan dikenai sanksi disiplin dan tindak lanjut hukum

• Setiap perubahan pada aplikasi harus mendapatkan persetujuan Kepala Unit

1. Dokumen/File Kebutuhan Konten

2. Semua terdata pada sistem